h1

Tarik paket elpiji 3 kg!

June 23, 2010

Oleh: Nurbaiti
JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah diminta segera menarik paket elpiji 3 kilogram (Kg) tidak layak pakai, program konversi minyak tanah ke elpiji yang telah didistribusikan kepada masyarakat sejak 2007.

Pasalnya, hasil survei Badan Sertifikasi Nasional (BSN) menunjukkan sekitar 66% atau 29 juta tabung dari paket perdana elpiji 3 Kg yang telah digulirkan tersebut tidak layak pakai. Begitu juga dengan komponen lainnya, yakni sekitar 50% atau sebesar 22 juta unit kompor dan 100% selang tidak layak pakai, serta sekitar 8,8 juta regulator tidak memenuhi standar.

Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan pemerintah harus melakukan tindakan total untuk mengantisipasi terjadinya korban yang lebih banyak akibat kecelakaan dari program konversi elpiji tersebut.

“Ada sekitar 88 kasus [kecelakaan elpiji] yang telah terjadi di Indonesia. Ini luar biasa mengerikan karena produk yang diterima konsumen tidak standar dan cacat hukum. Produk yang tidak layak itu harus segera di-recall [tarik dari pasaran] dan pemerintah harus menggantinya. Kalau pemerintah tidak mengontrol penggunaannya, akan menjadi bom waktu,” kata dia dalam acara diskusi Akuntabilitas dalam Kasus Ledakan Tabung Elpiji 3 Kg, hari ini.

Menurut dia, program konversi elpiji 3 Kg yang selama ini dianggap sebagai kebijakan warisan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut, tetap harus dilakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga tidak berdampak kepada kecelakaan dan penghilangan nyawa.

Dia tidak menepis kecelakaan maupun ledakan tabung elpiji 3 Kg yang kerap terjadi, tidak lepas dari prilaku masyarakat yang belum optimal dalam penggunaannya, misalnya ketika menemukan kebocoran selang, konsumen malah menambalnya.

“Entah tidak tahu atau tidak mempunyai uang, masyarakat berusaha melakukan sendiri bila menemukan kecacatan paket elpiji yang diterima. Apalagi, tidak ada tindakan perusahaan melakukan market control. Seharusnya ini menjadi kebijakan antarkementerian yang juga melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.”

Tragisnya, lanjut dia, aparat keamanan juga tidak pernah memproses kasus kecelakaan tabung elpiji.

Menurut dia, pemerintah bersama seluruh instansi terkait seharusnya melakukan kajian dan studi menyeluruh untuk mencarikan penyelesaian terhadap kecelakaan elpiji yang terjadi selama ini, apakah kesalahan konsumen, pembuat tabung, atau PT Pertamina (Persero).

“Jangan berhenti melakukan kajian dan penyelidikan. Harusnya diproses sampai ke pengadilan, siapapun yang bertanggung jawab,” kata Tulus. (htr)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: